Berbeda dan Bersama

Apa perlunya menggugat pasal pernikahan secara agama dalam Undang-undang Perkawinan?

Saya dan Yoga sedang duduk di ruang tunggu Bandara Internasional Lombok saat televisi — barang yang saat itu sudah tak kami lihat dan tonton selama nyaris seminggu — menyiarkan berita tentang uji materi Undang-undang tentang Perkawinan. Pemohon uji materi itu menggugat pasal pernikahan secara agama karena menghambat pernikahan beda agama.

Kami bertukar pandang lantas langsung asyik berdiskusi soal uji materi itu. Soalnya, isu yang diangkat si penggugat relevan banget dengan hal yang baru saja kami lalui: saya Islam, dia Katolik, dan sepekan sebelumnya kami baru saja menikah di Yogyakarta. Kejadian yang sah secara hukum Indonesia.

Artinya tanpa uji materi itu dilakukan pun, pernikahan beda agama bisa terjadi di Indonesia? Jawabannya, iya. Tapi bukan berarti uji materi itu tak penting ataupun tak perlu dilakukan. Dalam tulisan yang tidak bisa tidak bias ini (ya iyalah, saya kan pelaku nikah beda agama, kalau situ berpendapat beda ya silakan… kita bisa diskusi seru-tapi-sopan secara virtual maupun riil sambil ngopi-ngopi cantik), saya ingin urun rembuk ihwal uji materi tersebut.

Jadi kabarnya, yang digugat adalah pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bunyinya: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Beleid ini dianggap menyebabkan ketidakpastian hukum bagi yang akan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia.

Dalam diskusi saya dan Yoga, argumen “menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan beda agama” itu kurang tepat. Karena sebetulnya ada kok jalur untuk menikah meski berbeda agama. Syaratnya, calon mempelai harus menganut agama yang membolehkan pernikahan beda agama.

Pada kasus kami, dalam agama Kristen Katolik yang birokrasinya superrapi dan terpusat itu, yang penafsirannya cenderung singular alias apa yang ditetapkan Vatikan adalah yang diikuti umatnya, pernikahan beda agama dimungkinkan. Prosesnya memang sedikit lebih ribet, karena Yoga harus mendapat surat dispensasi terlebih dulu, pun penyelidikan kanonik mengharuskan saya membawa dua orang saksi (terima kasih Katrin dan Vita! :*) untuk membuktikan saya masih 100% lajang. Pemberkatan di kapel yang kami lalui menyatukan kami dalam ikatan yang sah secara Katolik, tanpa mengharuskan maupun menjadikan saya penganut Katolik pula. Tetapi pernikahan secara Katolik ini bisa dan sah dicatatkan ke Catatan Sipil agar pernikahan kami diakui oleh negara.

Adapun dalam Islam, pernikahan beda agama lebih rumit. Ada beberapa (yah, banyak sih) masalah yang bertumpuk. Pertama, Islam bukanlah agama dengan kendali terpusat seperti Katolik. Artinya, ada banyak penafsiran berbeda, hal yang menurut saya sih indah karena keberagaman ada secara inheren dalam Islam, meski tentu keberagaman ini bisa, telah, dan mungkin selalu akan memicu perbedaan pendapat serta konflik. Pernikahan beda agama ditolak, bahkan diharamkan, oleh mayoritas ulama. Sebagian ulama lagi membolehkannya, asal yang Islam adalah si suami. Sebagian kecil ulama membolehkan bila baik jika si suami ataupun istri yang Islam. Argumennya beragam penafsiran itu bisa jadi satu postingan sendiri, satu waktu nanti hehehe — yang jelas dua penafsiran pertama cocok dengan budaya patriarkis yang kental dianut mayoritas institusi di dunia ini, sedangkan penafsiran ketiga memandang lelaki dan perempuan punya peran setara dalam keluarga. Tapi penafsiran terakhir itu yang saya dan orang tua percayai, penafsiran yang juga menganggap rukun nikah dalam Islam hanyalah wali nikah, (calon) suami, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Masalahnya, negara melalui Kantor Urusan Agama — yang entah mengapa hanya mengurusi agama Islam sehingga lebih patut disebut Kantor Urusan Agama Islam — hanya mengadopsi penafsiran pertama, yang dianut mayoritas ulama, dan kadang yang kedua yang membolehkan pernikahan beda agama hanya jika si suami Islam. Akibatnya, akad nikah macam yang saya dan Yoga lakukan pekan lalu tidak diakui oleh KUA. Kabarnya sih ada KUA yang lebih progresif dan mau mencatatkan pernikahan beda agama meski si istri yang Islam, namun KUA di tempat saya tercatat sebagai penduduk sayangnya bukan tipe seperti itu. Akad nikah kami kemarin bisa dibilang sebetulnya lebih untuk memuaskan keinginan saya dan keluarga agar pernikahan secara Islam terjadi sebagai penyeimbang pernikahan secara Katolik. Karena akad nikah ini tak ada artinya di depan hukum negara 🙁

Permasalahan mungkin bisa sedikit lebih sederhana kalau KUA bisa menerima penafsiran berbeda itu dan bersedia mengakui pernikahan beda agama meski yang Islam adalah istri. Permasalahan bisa lebih sederhana lagi jika Indonesia mengakui pernikahan secara sipil, tanpa melalui ritual agama apapun. Ya saya rasa sih dalam kasus kami, (sebagian anggota) keluarga besar bakal tetap ribut dan tidak setuju, Yoga dan keluarganya akan tetap ingin melakukan ritual Katolik sementara saya dan keluarga akan tetap mau melakukan ritual Islam; tapi ada jalur alternatif yang relatif netral. Yaitu, menikah di hadapan petugas negara dan mencatatkannya agar diakui sah secara hukum oleh negara.

Keberadaan jalur pernikahan secara sipil itu bukan cuma memudahkan pasangan beda agama yang menikah, tapi juga pernikahan bagi pasangan penganut kepercayaan, pasangan yang agnostik (mereka yang percaya pada Tuhan tapi tidak percaya agama), maupun pasangan ateis yang tidak percaya Tuhan itu ada (karena bukankah percaya bahwa Tuhan tak ada merupakan suatu kepercayaan pula?). Kita tahu mereka yang masuk kategori ini kini kerepotan jika ingin pernikahannya diakui negara, kecuali kalau mereka berpura-pura jadi penganut satu dari enam agama yang diakui oleh negara. Tapi mereka yang puritan pasti ogah berbohong dan mengabaikan hati nuraninya, namun dengan dasar cinta dan kepercayaannya masing-masing tetap hidup bersama hingga beranak-pinak. Akibatnya, keturunan mereka tak memiliki hak hukum yang setara dengan keturunan pasangan homogen penganut agama yang diakui negara. Padahal hanya karena mereka adalah minoritas, tidak berarti hak mereka bisa diabaikan, bukan?

Jadi, argumen “menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan beda agama” itu kurang tepat, karena ketidakpastian hukum (dan ketidakadilan hukum) hanya terjadi untuk mereka yang:
1. beragama berbeda dan agamanya tidak membolehkan pernikahan beda agama
2. beragama berbeda, agamanya membolehkan pernikahan beda agama, tetapi tidak ingin melakukan pernikahan secara agama
3. pasangan penganut kepercayaan, pasangan agnostik, dan pasangan ateis.

Nah, apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan uji materi Undang-undang Perkawinan? Bercermin dari uji materi Undang-undang Penodaan Agama yang saya cermati semasa jadi jurnalis peliput MK, saya ragu MK akan menyetujui permohonan uji materi kali ini. Uji materi UU Pencemaran Agama empat tahun lalu itu didukung argumen kuat, dan saya sempat pula berharap majelis MK yang saat itu dipimpin oleh Mahfud MD bisa mengambil langkah progresif untuk melindungi kaum minoritas. Tapi ternyata delapan dari sembilan hakim memilih penafsiran Undang-undang Dasar 1945 yang konservatif dan menolak permohonan tersebut. Cuma Maria Farida yang berpendapat berbeda. Meski hakim-hakim konstitusi sudah berganti, sepertinya sih MK saat ini pun relatif konservatif dan akan menjatuhkan putusan serupa.

Namun siapa tahu, ada keajaiban terjadi dan mereka mau mengambil risiko untuk menjamin keadilan betul-betul terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa tahu.

Oya, soal pernikahan saya dan Yoga. Kami berterima kasih sebesar-besarnya untuk Tuhan sang Maha Sutradara yang telah mempertemukan, memungkinkan kami menikah, dan menikmati perkawinan ini. Terima kasih juga untuk orang tua kami — Reni Anggraeni, Rizal Malik, Yustina Sri Wahyuni, dan Robertus Sugiarto — yang mencintai kami tanpa batas, serta keluarga besar dan teman-teman yang memberikan dukungan dan restu bagi kami. Tak mungkin kami bisa membalas semuanya itu dengan setimpal.

NB: Gila ya, habis nikah ngeblognya langsung isu berat begini! Padahal tadinya pengen posting yang enteng-enteng aja, misalnya soal beratnya pakai konde dari jam 5 subuh sampai jam 2.30 sore, tentang jagonya tim fotografer Teteh Hera & Towok, atau bulan madu yang seru di Gili Trawangan… ^^; yah mungkin besok-besok aja deh. Ini saya bonusin aja foto manten yang udah capek dan cuma bisa nyengir kuda di akhir resepsi.

NB lagi: Foto-foto adalah hasil karya Teteh Hera dan Towok, dua kawan kuliah di Komunikasi UGM yang didapuk ikut repot. Foto diedit dengan seenak udel oleh saya sendiri.