Tak Ada Peluang di Negeri Orang

Video buatan kawan-kawan IMWU Netherlands tentang pekerja tak terdokumentasi.

Artikel ini adalah satu dari dua bahan yang saya kirimkan untuk “Balada Wilhelmus di Negeri Walanda“, berita Majalah Tempo edisi 7 Mei 2012 tentang pekerja tak terdokumentasi. Tulisan kedua akan saya unggah besok. Selamat membaca.

Musim panas tiga tahun lalu jadi saksi titik terendah nasib Wilhelmus (bukan nama sebenarnya), warga Indonesia yang sempat menjadi pekerja tak terdokumentasi di Belanda. Berhari-hari ia menggelandang di taman dan stasiun kereta salah satu kota besar* negeri kincir angin. Meski musim panas, suhu di bulan Juli 2009 mentok di 19 derajat Celcius. Temperatur saat dini hari bisa melorot ke 12 derajat Celcius, menusuk tulang tua pria yang ketika itu berusia 62 tahun.

Polisi yang berpatroli di stasiun sampai mengenalinya, namun memberinya kesempatan tidur berlindung dari angin dan dingin hingga pukul empat pagi. “Setelah itu, dia bilang giliran bosnya patroli, jadi saya harus pergi,” ujarnya ketika diwawancarai Tempo di kota Z* pada hari Kamis (3 Mei 2012). Kini umurnya nyaris 65 tahun. Perawakannya kurus dan tampak rapuh, tingginya sekitar 160 cm. Rambutnya belum putih penuh, masih menyisakan warna hitam. Kacamata berbingkai hitam membantu penglihatannya. Cincin kawin emas melingkar di jari manis tangan kanan, sedangkan jam tangan dipakainya di pergelangan kiri. Tutur katanya halus dan relatif bernada datar, kecuali di saat-saat tertentu.

Wilhelmus mengenang, sebelum jam empat pagi, dia harus mengungsi, lazimnya ke bangku taman di seberang stasiun. Untuk mengobati lapar, ia mengandalkan keberuntungan memulung sisa makanan dan minuman di tempat sampah. Kadang ada pula pengunjung taman, biasanya anak-anak, yang memberinya makanan dan minuman.

Kisah suram Wilhelmus dimulai pada awal tahun 2009, saat ia memutuskan pergi ke Belanda untuk mencari peluang kerja demi menghidupi keluarganya. Sebelumnya, sarjana muda salah satu universitas negeri itu bekerja hampir tiga dekade di sebuah perusahaan produsen lemak kakao (cacao butter) di Indonesia, meniti karir dari pegawai bagian produksi hingga menjadi pengelola (manager). Tapi tabungan dirasanya tak cukup, dan ia mendengar dari saudaranya, ada agen yang bisa membantu ia bekerja di luar negeri.

Gelagat buruk sebetulnya tampak dari awal. Si agen mengatakan bakal menempatkan WIlhelmus di Swedia, lantas berganti ke Australia, berubah ke Selandia Baru, barulah kemudian nama Den Haag muncul. “Saya tahu Eropa sedang krisis ekonomi, tapi dia bilang saya akan kerja di pabrik roti atau sepatu, kebutuhan sehari-hari yang penjualannya relatif stabil,” ucapnya. Ia dijanjikan gaji bersih hingga seribu euro per bulan.

Maka ia rela merogoh sekitar Rp 50 juta hasil menggadaikan sepetak tanahnya untuk membayar agen, yang mengurusi tiket dan visa tanpa harus melewati proses wawancara di kedutaan Denmark. Kenapa Denmark, karena tiket pesawat yang dibeli ialah Jakarta-Kopenhagen dengan transit di bandara Amsterdam Schiphol. Keluar di bandara transit rupanya jadi modus lazim kedatangan pendatang di Eropa yang berniat menetap dan bekerja tanpa melalui jalur imigrasi semestinya.

Bulan Mei 2009, di bandara Cengkareng, si agen bilang bahwa Wilhelmus cuma bisa membawa barang bawaan ke kabin, agar bisa melenggang lebih mudah di Amsterdam. Jadilah ia membongkar kopernya di Cengkareng, memindahkan sebagian kecil isinya ke tas kabin.

Saat sampai Schiphol, ia sempat dicegat petugas imigrasi dan diinterogasi hingga dua jam. Mereka telah mencurigai pria itu, yang memegang tiket dengan waktu transit 12 jam antara waktu kedatangan di Belanda hingga keberangkatan ke Kopenhagen. Dia lolos karena berkukuh punya hak jalan-jalan di Amsterdam untuk menghabiskan waktu tersebut. Lagipula, catatan imigrasinya lumayan baik karena dulu ketika masih bekerja di Indonesia, ia sempat mendapat pelatihan enam bulan di Dusseldorf, Jerman, serta mampir ke Austria dan Belgia.

Di Schiphol ia menyadari salah satu kebohongan agennya. “Katanya saya harus naik bis ke (stasiun kereta) Amsterdam Centraal dan gratis, tapi ternyata harus bayar,” katanya. Sampai di stasiun kereta, sesuai instruksi agen, ia membeli tiket lagi untuk pergi ke kota Y*. Sebetulnya ia bisa langsung naik kereta dari Schiphol, namun Wilhelmus tak tahu.

Di kota Y, dia dijemput orang Indonesia, yang langsung mengatakan bahwa tak ada pekerjaan menantinya di sana. “Kalau saya masih muda, saya pasti pukul dia,” tuturnya dengan nada kesal. Namun dengan kondisi di negeri orang dan tak punya uang, ia menurut saja ketika diajak makan kebab. Di sana bos penjemputnya datang. “Orang Suriname, ngomongnya bahasa Jawa kasar, nggak bisa bahasa Indonesia. Dia bilang saya sudah terlalu tua, nggak akan ada orang mau mempekerjakan saya,” ujarnya. Tapi ia bisa tinggal di tempat si Suriname yang disebutnya “gegedug” (bahasa Sunda, berarti pemimpin penjahat), asal membayar 125 euro per bulan.

Ia masih ingat betul kamar berukuran sekitar 5 x 6 meter persegi di loteng yang ditempatinya bersama enam hingga sembilan lelaki Indonesia lainnya. Jumlah penghuni berubah-ubah dan tak tetap, namun lazimnya mereka masih muda dan tak seuzur Wilhelmus. Kamar itu panas dan bau karena berada tepat di atas dapur. Tikus dan kecoa berseliweran dengan bebas. Jendela kaca yang menghadap langit berbunyi berisik tiap ditimpa hujan. Kicau burung rajin mengganggu tidurnya yang sulit nyenyak.

Di bawah loteng ialah dapur dan gudang, tempat industri ilegal milik si “gegedug” dijalankan. Di lantai dua, tempat tinggal sang “gegedug” dan istri mudanya. Sedangkan lantai dasar dijadikan studio foto.

Nyaris tiap hari ia berkeliling kota untuk mencari pekerjaan. Dua pekan ia sempat bekerja di salah satu gerai Tong Tong Fair, festival tahunan yang digagas para “Indo”, campuran orang Indonesia dan Belanda. Gerai milik orang Padang di mana ia bekerja terletak tepat di sebelah gerai Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda. Dia berkenalan dengan staf Kedutaan yang juga menjaga gerai, namun tak mengakui statusnya sebagai pekerja tak terdokumentasi. Kelar festival, ia bekerja serabutan, antara lain mengecat dan membersihkan cerobong gereja.

Susahnya mencari pekerjaan lain membuat Wilhelmus ingin pulang, namun istrinya melalui pesan pendek memintanya mencoba mencari peluang. Ia lantas harus menelan gengsi dan bekerja di dapur si “gegedug”. Mengupas pisang, menggoreng keripik dan semacam rengginang, menjadi kegiatannya sehari-hari. Jam kerjanya bisa hingga sebelas jam per hari, dengan bayaran cuma 20 euro untuk tiga hari, jauh di bawah upah minimum resmi harian yang 66,8 euro. “Saya menganggap pekerjaan itu terlalu remeh, karena biasanya saya bekerja dengan mesin-mesin besar dan canggih,” katanya.

Dua bulan berselang, pada 28 Juli 2009, pria Katolik itu pergi ke gereja. Sepulang misa, ia mampir ke pasar swalayan untuk membeli makanan. Saat kembali ke ruko tempatnya tinggal, dilihatnya banyak polisi di sana. Penduduk sekitar mengerumuni ruko tersebut. Rupanya polisi baru saja menggerebek industri ilegal milik si Suriname. Sebabnya, bukan saja industri semacam itu tak berijin dan tidak membayar pajak, namun juga mencemari lingkungan. 13 orang ditangkap, termasuk gembongnya. Orang Indonesia yang tertangkap kebanyakan dipulangkan. Semua dokumennya terperangkap di rumah yang disegel polisi itu. Jadilah ia tak punya atap berlindung di negeri orang.

Selama menggelandang, ia sempat pergi ke Kedutaan untuk meminta bantuan. Beberapa jam ia diwawancarai staf Kedutaan, namun hasilnya mengecewakan. “Kata mereka, saya akan diantar kepolisian, tapi jangan bilang ke mereka (polisi) bahwa kita menyerahkan bangsa sendiri. Saya bilang, kalau menyerahkan saya, tukang ojek aja bisa, Bapak kan diplomat ulung?” ucapnya dengan geram. Wilhelmus memilih kembali hidup di jalan.

Satu hari, ia mendengar International Organization for Migration (IOM) bisa menolongnya. Pekerja di lembaga itu dengan sigap mencarikannya pengacara dan tempat tinggal sementara, meski harus berpindah-pindah kota. Dia mendapat kabar si “gegedug” bakal diajukan ke pengadilan. Wilhelmus ingin langsung pulang saja ke Indonesia, tapi pengacaranya berhasil membujuknya jadi saksi memberatkan. “Katanya, saya korban perdagangan manusia (human trafficking). Saya tadinya ragu, tapi akhirnya mau jadi saksi supaya orang itu dihukum seberat-beratnya, semua saya pertaruhkan,” ujarnya.

Ia tiga kali diwawancarai polisi serta dua kali ditanyai hakim dan empat pengacara si “gegedug” dalam persidangan. Biasanya pemerintah Belanda gagal memenangi kasus semacam itu karena para pelaku menyewa pengacara-pengacara kawakan. Namun dalam kasus itu, hakim memutus si pelaku diganjar bui empat tahun — lebih tinggi ketimbang tuntutan tiga tahun dari jaksa — dan rukonya disita negara. Belakangan, Wilhelmus dikabari terpidana itu meninggal di penjara.

Sebagai korban, Wilhelmus diberi suaka oleh pemerintah Belanda. Ia mendapat tunjangan berkala yang membuatnya bisa hidup layak serta mengirimi sejumlah euro untuk keluarga. Sehari-hari ia aktif di salah satu lembaga swadaya yang mengurusi masalah buruh migran, sembari mengikuti kursus bahasa Belanda. Tak lama lagi, begitu berumur 65 tahun, tunjangannya berubah menjadi pensiun. Udara dingin plus rindu istri, empat anak, dan lima cucu diakuinya menyebabkan ia ingin pulang. Cucunya yang kelima belum pernah ditemuinya. Tiap tahun ia bisa keluar dari Belanda, maksimal empat pekan. Namun istrinya meminta ia menabung dulu sebelum kembali. Mungkin masih beberapa tahun pria ringkih itu harus beraktivitas sendirian di negeri orang.

Dia masih takut kaki tangan si “gegedug” dan agen abal-abal itu bakal menyatroninya jika membuka identitasnya. Maka, ia enggan mempublikasikan nama aslinya. Wilhelmus berpesan, orang Indonesia harus sadar tak ada lapangan kerja menggiurkan di Eropa seperti yang dijanjikan para agen.

*Dengan alasan takut dirongrong kaki tangan bekas bosnya, ia tak mau rincian nama, nama kota kejadian dan tempat tinggalnya sekarang, juga asal agen yang menjebaknya, dipublikasikan. Wilhelmus ini nama pilihan si bapak, katanya sih karena itu nama pendiri Belanda (Wilhelm van Oranje Nassau), negara yang memberinya kesejahteraan sekarang. Agak ironis juga mengingat kesejahteraan Belanda berakar di penjajahan Indonesia.