Bersenjata Teknologi Menangkal Korupsi

Membaca judul tulisan ini, saya jadi tersenyum sendiri. Soalnya, kalau dengar jargon itu, yang pertama terpikir adalah penyadapan bagi koruptor a la investigator Komisi Pemberantasan Korupsi. Atau pelacakan lokasi si penyeleweng dana melalui sinyal yang dikirimkan telepon selulernya ke satelit.

Istilah teknologi memang kadang membuat benak memikirkan hal supercanggih bak mata-mata dalam film aksi. Atau setidaknya penggunaan laman jejaring sosial andalan kelas menengah seperti Facebook dan Twitter. Sedangkan kata korupsi memicu ingatan kepada langkah penindakan terhadap para koruptor kakap yang menilap uang negara.

Hal sederhana seperti penggunaan pesan pendek alias SMS (Short Message Service) dalam pemantauan dan pencegahan korupsi, yang tak kalah penting dengan penindakan, malah mungkin terlewat dari perkiraan. Padahal pesan pendek yang bisa dikirim dari telepon seluler sesederhana apapun kini dipakai berbagai negara sebagai sarana utama pemantauan pelaksanaan kebijakan publiknya. Akuntabilitas sosial, yakni partisipasi masyarakat mengawasi dugaan korupsi, menjadi lebih mudah dengan teknologi simpel itu.

“Mengirim pesan pendek sangat mudah dan murah, siapapun bisa,” ujar Philip Thigo dari lembaga swadaya masyarakat SODNet dalam 2nd Global Youth Anti-Corruption Forum di Nairobi, Kenya, pekan lalu. Ia berbicara di depan sekitar 145 aktivis antikorupsi muda seantero dunia dalam forum tiga hari, 27-29 April, yang digagas World Bank Institute tersebut.

SODNet bekerja sama dengan Ushahidi, organisasi bentukan sejumlah pakar teknologi informasi di Afrika, mengembangkan sistem yang bisa memetakan dugaan korupsi, laporan pelaksanaan kebijakan publik, hingga pemantauan pemilihan umum. Salah satu pelantar (platform) yang telah diluncurkan adalah Ushahidi, yang berarti “kesaksian” dalam bahasa Swahili.

Tadinya, Ushahidi dipakai memetakan laporan kekerasan di Kenya pasca pemilihan umum 2008, yang memakan korban nyawa hingga 800 orang. Sistem itu lantas dipakai untuk sederet hal di beragam negara, mulai dari pengawasan penggunaan anggaran di Kenya; pemantauan kawasan kumuh terbesar di Kenya, Kibera; pengawasan pemilihan umum di Tanzania, Uganda, Tunisia; penanganan bencana di Haiti, Australia, Jepang; serta pemantauan kondisi kota di Jakarta.

Thigo mengatakan pesan pendek bukan satu-satunya cara orang memberi laporan pada sistem pelantar Ushahidi, namun dari pesan pendeklah laporan terbanyak masuk. “Misalnya saat pemilihan umum di Uganda, sekitar 40 ribu SMS membanjiri server kami,” ucapnya.

Wajar saja, sebab paparan telepon genggam terhadap publik memang luar biasa. International Telecommunication Union, lembaga PBB untuk telekomunikasi, memperkirakan pada akhir 2010, ada 5,3 miliar pelanggan telepon seluler di dunia. Akses terhadap jaringan seluler sekarang diperhitungkan tersedia bagi 90 persen penduduk dunia, dan untuk 80 persen penduduk dunia yang tinggal di desa.

Selain pesan pendek, masyarakat bisa juga melapor melalui situs web, surat elektronik, dan Twitter. Kita tahu, semua teknologi itu mayoritas penggunanya adalah anak muda. Sistem akan menyaring dan menempelkan laporan itu pada peta di situs web. Pemetaan yang istilah nginggrisnya geo-mapping itu memudahkan pengguna melihat daerah mana saja yang bermasalah, dan apa saja yang telah terjadi. Tim verifikasi lantas memastikan kebenaran laporan dan membubuhkan label “terverifikasi” jika memang betul.

Thigo berpendapat penggunaan teknologi sangat relevan bagi gerakan antikorupsi, karena pelapor dimungkinkan untuk anonim. Identitas pelapor sengaja dibuat rumit untuk dilacak agar keamanan mereka terjamin. Proses awal (setup) juga tergolong mudah, bisa rampung dalam hitungan jam.

Apalagi, masukan publik datang dengan cepat dan transparan, sehingga bisa dilihat semua orang, termasuk jurnalis. Ia mencontohkan, laporan di salah satu situs web yang memakai sistem Ushahidi sempat dijadikan sumber berita yang menginvestigasi dugaan korupsi di Kementerian Pengairan Kenya.

Thigo dan kawan-kawannya sekarang sedang mengembangkan sistem baru yang disebut Huduma (“pelayanan” dalam bahasa Swahili). Sistem ini memungkinkan pihak berwenang untuk langsung memberi respon bagi keluhan yang masuk. Keren nggak tuh? Jadi kita bisa tahu lembaga mana saja yang lelet, juga mana yang cepat tanggap dan patut dipuji.

Penggunaan teknologi, terutama pesan pendek, dipakai pula oleh banyak lembaga di Afrika meski dengan sistem yang berbeda. Antara lain, lembaga kemanusiaan PBB untuk anak, UNICEF, yang menggunakan SMS dalam geo-mapping untuk memantau pengantaran suplai medis di Uganda. Ada juga MCHANJO, yang mencatat kelahiran anak lantas mengirimkan pesan pendek bagi ibunya tiap saat imunisasi tiba.

Di Filipina, ada Check My School yang menggunakan sistem serupa Ushahidi untuk memantau kondisi sekolah di negeri jiran itu. Melalui SMS dan situs web, warga bisa melaporkan kekurangan, kelebihan, keluhan, dan pujiannya bagi sekolah mereka. Tim sukarelawan juga diterjunkan untuk memverifikasi laporan tersebut.

Jecel Censoro, aktivis Affiliated Network for Social Accountability in East Asia and the Pacific yang mengurusi program Check My School, mengingatkan salah satu unsur yang penting adalah pelibatan pihak berwenang dalam proyek akuntabilitas sosial yang bisa menekan angka korupsi. Sebab, tanpa tindak lanjut dari pemerintah, laporan publik bakal berhenti pada data statistik. “Karena itulah kami membuat nota kesepakatan dengan Kementerian Pendidikan, agar mereka menindaklanjuti laporan yang masuk,” tuturnya.

Thigo menambahkan, perlu dikampanyekan pula bagaimana cara memakai teknologi yang ada. “Karena teknologi semata tidak bisa menyelesaikan semua persoalan, bagaimanapun unsur sumber daya manusialah yang menentukan keberhasilan gerakan,” ujarnya.

Censoro mengatakan organisasinya sedang mengusahakan pula agar sistem serupa Check My School bisa dijalankan di Indonesia. Tetapi prosesnya tentu bakal lebih rumit ketimbang Filipina, yang dari segi populasi maupun luas wilayahnya lebih kecil daripada Indonesia.

Retha Dungga, kawan dari Transparency International Indonesia, bilang dia pernah menunjukkan Check My School pada beberapa orang KPK… yang terkagum-kagum dan mengaku belum pernah mendengarnya. “Gila juga, masa mereka nggak tahu. Gue pengen ada program semacam Check My School ada di Indonesia, tapi berarti harus kerja sama pemerintah kan ya,” ucap penggagas clubSPEAK itu.

Karena biasanya membujuk pemerintah itu kerja yang ribet, apalagi Indonesia nggak semungil Filipina, dia masih memutar otak bagaimana caranya memodifikasi proyek itu ke skala yang lebih kecil tapi tetap mudah digunakan anak muda.

Omong-omong, di bidang akuntabilitas sosial di negeri sendiri, saya kaget juga karena diam-diam sudah ada www.klikjkt.or.id yang mengundang warga Jakarta melaporkan peristiwa di Jakarta yang memerlukan perhatian orang, termasuk pemerintah.

Situs web yang menggunakan sistem Ushahidi itu digagas Rujak Center for Urban Studies (pusat studinya arsitek beken Marco Kusumawijaya, dan hei! ada kawan saya juga Cyapila si eks jurnalis Tempo yang sekarang kerja di perusahaan van Tumasik), bersama Tim Airputih, serta didukung oleh Green Radio dan Goethe Insitut Jakarta. Masyarakat bisa memberi masukan tentang sembilan kategori, mulai dari fasilitas umum, tata kota, banjir, sampah, bencana, hingga kesenian.

Dalam forum di Nairobi, banyak sesi dialokasikan untuk penggunaan teknologi. Seusai forum, Jayeesh Singh Balla, pakar teknologi informasi Kenya, berharap para aktivis muda tak lagi ragu memakainya. “Di awal forum, saya lihat masih ada ketakutan peserta terhadap teknologi, saya harap itu tak ada lagi,” katanya.

Mata kita yang mengawasi pemerintah makin tajam gara-gara teknologi. Semoga saja segera terwujud dunia tanpa — atau setidaknya, minim — korupsi.

————

tulisan ini adalah versi revisi dari artikel ini.