Liesbeth Zegveld: Kasus Rawagede Membuka Mata Warga Belanda

September lalu, pengadilan tingkat pertama di Den Haag, Rechtbank ‘s-Gravenhage, memenangkan gugatan warga Rawagede. Liesbeth Zegveld, yang bertindak sebagai pengacara penggugat, mengaku kaget atas putusan tersebut. Ia berpendapat kontroversi soal Rawagede menyadarkan masyarakat Belanda bahwa kejahatan yang dilakukan moyangnya pada masa lalu masih berdampak pada rakyat Indonesia kini.

Hari Rabu, 28 September 2011, saya berbincang dengan Zegveld di kantornya, Bohler Advocaten, yang terletak di tepi salah satu kanal utama Amsterdam. Bohler dikenal di Belanda sebagai biro hukum yang kerap menangani kasus hak asasi manusia. Menurut perempuan pirang yang langkah sepatu bootnya terdengar jelas tersebut, kepedulian Bohler terhadap hak asasi manusia membuatnya betah bekerja di tempat itu hingga kini, tahun keenamnya di sana.

Liesbeth Zegveld
Liesbeth Zegveld

Berikut kutipan wawancara dengan Zegveld:

Apa yang Anda pikirkan saat pengadilan memenangkan gugatan Rawagede?
Kami kaget, karena sebetulnya kami kira tidak akan menang melawan argumen bahwa kasusnya kedaluwarsa. Kasus itu terjadi lebih dari 60 tahun lalu, dan kalau melihat teks hukum yang ada, gugatan hanya bisa dilakukan lima tahun setelah kejadian. Tapi saya sangat percaya pada kasus itu, ada keyakinan moral yang kuat bahwa hak mereka (korban Rawagede) harus dibela.

(Dalam kasus Rawagede) pengadilan Den Haag menetapkan perkecualian demi alasan keadilan (for reasonable justice). Artinya, teks hukum dinilai hakim sebagai tidak adil, sehingga mereka membuat pengecualian terhadapnya. Pengadilan jarang memberi vonis seperti itu. Ini adalah kemenangan besar, secara legal dan moral. Saya percaya putusan itu adil.

Apa yang ada dalam benak Anda saat mendengar tentang kasus ini dari K.U.K.B. pada 2007?
Saya sendiri berpandangan kasus itu sudah kedaluwarsa. Kasusnya bagus, dalam arti pemerintah Belanda telah melakukan kejahatan yang seharusnya tak disembunyikan di balik karpet. Jadi saya pikir masalahnya lebih baik diselesaikan di luar pengadilan, korban bisa menegosiasikannya dengan pemerintah. Saya kira pemerintah Belanda akan mengerti dan menyelesaikannya, tapi tidak. Mereka menolak proposal ganti rugi kami, jadi saya bilang kami akan membawanya ke pengadilan. Kata mereka, silakan saja, tapi kasus itu sudah kedaluwarsa dan tak bakal menang di meja hijau.

Saat itu saya telah sangat terlibat dalam kasus itu dan secara pribadi berpikir para korban harus mendapatkan keadilan. Tapi pada awalnya saya tidak mengira kami akan sampai maju ke pengadilan, apalagi memenangkan gugatannya.

Mengapa Anda memutuskan terlibat dalam kasus ini?
Saya memang berminat pada korban perang dan upaya gugatan mereka, yang biasanya sulit karena terbentur banyak batasan. Mereka biasanya diabaikan oleh elit politik. Tapi hak mereka harus dibela. Tidak banyak pengacara berminat menanganinya karena uang yang didapatkan dari kasus seperti ini sedikit (tertawa). Kebanyakan orang juga tidak punya cukup dana untuk mengajukan gugatan, tapi di Belanda, ada dana bantuan hukum dari pemerintah yang bisa dipakai, seperti untuk kasus Rawagede ini.

Apa pengaruh kasus ini terhadap masyarakat Belanda?
Di Belanda, ada kecenderungan untuk melihat kasus masa lalu seperti Rawagede sebagai masalah abstrak pada masa yang telah lama berlalu di tempat yang sangat jauh, kami tidak melihat para korban ataupun keluarganya, penderitaan mereka.. Kami bahkan tidak tahu ada keluarganya yang masih hidup dan menderita. Dibawanya kasus-kasus seperti ini membuat peristiwanya didiskusikan kembali, dimaknai dan “ditutup” dengan penyelesaian yang adil. Ini bukan tentang politik, tapi martabat manusia.

Tapi pemerintah Belanda sudah memberikan uang untuk Rawagede…
Saat itu pemerintah Belanda memutuskan memberikan dana besar bagi masyarakat Rawagede, 850 ribu euro. Kami berpendapat seharusnya mereka menjelaskan hubungan antara pemberian uang itu dengan tanggung jawab negara terhadap kasus Rawagede. Menurut saya itu bisa sangat mudah dilakukan, misalnya dengan menempelkan plakat “untung mengenang korban Rawagede” di sekolah atau rumah sakit yang bakal dibangun dengan uang tersebut. Tapi mereka menolak, jadi uang itu disalurkan sebagai bantuan dana pembangunan, bukan karena mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung para korban (atas pembantaian Rawagede).

Saya pikir korban Rawagede sebetulnya tak mengejar kemenangan di pengadilan. Mereka ingin pengakuan dan kompensasi secukupnya untuk mengganti kerugian mereka. Sebetulnya solusi yang kami tawarkan sangat mudah, tapi negara menolaknya, mungkin karena takut itu bakal jadi preseden sehingga korban kasus-kasus lain akan menuntut hal yang sama.

Tapi putusan pengadilan itu belum final dan mengikat. Apakah menurut Anda pemerintah akan naik banding?
Saya tidak bisa memprediksi, dalam kondisi normal saya akan bilang pemerintah bakal banding karena putusan ini di luar kebiasaan dalam semua aspek, ini tak pernah terjadi sebelumnya. Tapi pengadilan telah mempersempit konsekuensi putusannya dengan membatasi kompensasi hanya untuk janda dan penyintas (survivor) pembantaian, sehingga pemerintah bisa saja berpikir tak masalah kalau ini jadi preseden, jumlah penuntut kompensasi toh tidak akan banyak karena janda dan penyintas yang masih hidup tinggal sedikit. Boleh jadi pemerintah akan bilang putusannya memang di luar kelaziman, tapi jika banding bakal bertentangan dengan pendapat masyarakat Belanda yang umumnya menilai negara bersalah, sehingga langkah banding akan memperkuat antipati rakyat terhadap pemerintah.

Bagaimana jumlah kompensasi bagi korban Rawagede akan dihitung?
Sejumlah ahli akan bertugas menghitungnya, ada biro khusus yang bertugas melakukannya. Tentu tidak mudah karena jangka waktunya 60 tahun lebih sejak kejadian. Potensi kerugian akan dihitung dengan mempertimbangkan bunga, inflasi, dan standar kehidupan di Indonesia. Jumlahnya mungkin tak mencapai jutaan euro.

Bagaimana Anda memandang kasus ini jika dibandingkan dengan kasus hak asasi manusia yang Anda tangani sebelumnya, misalnya Srebrenica?
Kasus Rawagede luar biasa karena negara tidak menyangkal kesalahan yang mereka lakukan, jadi kedua belah pihak sepakat bahwa peristiwa itu terjadi. Biasanya pemerintah akan mempertahankan tindakannya sebisa mungkin, tapi itu tak terjadi di sini. Pemerintah sepertinya sangat berhati-hati dan sangat sopan dalam menyusun argumennya. Pertahanan mereka hanya bahwa gugatan itu kedaluwarsa.

Anggota Parlemen Belanda mempertanyakan sikap pemerintah seusai putusan itu, apakah akan berpengaruh terhadap perkembangan kasus tersebut?
Saya tak tahu persis, tapi sepertinya tidak. Perkembangan kasus tergantung langkah pemerintah, mau banding atau tidak, dan kalau tidak banding, apakah akan membayar pada penggugat saja atau semua korban dan penyintas Rawagede.

Korban Rawagede berencana menggugat pemerintah Belanda lagi dalam kasus penculikan, apakah Anda berpendapat bisa memenangkannya juga?
Saya tidak bisa memperkirakannya. Tapi yang ingin kami dapatkan adalah apakah pemerintah bisa memberi informasi tentang nasib lima orang yang diculik itu. Informasi itu sangat penting bagi keluarga mereka, karena untuk mereka, sangat menyedihkan jika kelima orang itu meninggal tapi tak bisa dimakamkan dengan layak.

Apakah Anda berniat menangani gugatan tersebut?
Ya, karena itu terjadi di desa yang sama — ada penduduk yang dibunuh, ada yang diculik. Tak ada alasan untuk tak membela korban yang lain, nasib mereka sama buruknya. Harus ada yang membela dan membantu mereka.

Akan maju juga untuk kasus Westerling?
Untuk yang itu, saya belum tahu.

Kabarnya Anda akan berkunjung ke Indonesia?
Ya, tanggal 6-11 Desember nanti. Saya akan ke Balongsari, bertemu warga Rawagede. Saya tidak sabar untuk pergi ke sana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *